Mengapa Saya Cenderung Memilih Sistem Proporsional Tertutup
Pada tahun 2023, saya pernah menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi dalam perdebatan mengenai sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Dan sampai hari ini, pandangan saya tetap sama: saya cenderung memilih sistem proporsional tertutup.
Sistem Proporsional Tertutup … Mengapa Tidak ?
Pada tahun 2023, saya pernah menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi dalam perdebatan mengenai sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Dan sampai hari ini, pandangan saya tetap sama: saya cenderung memilih sistem proporsional tertutup.
Saya tahu banyak orang menganggap sistem proporsional terbuka lebih demokratis, karena pemilih bisa langsung memilih calon. Secara teori, itu terdengar menarik.
Tetapi dalam pengalaman kita, praktiknya tidak sesederhana itu.
Bagi saya, ada tiga alasan utama.
Pertama, sistem proporsional tertutup meminimalisir terjadinya politik uang
Karena persaingan akan terfokus antarpartai, karena setiap calon tidak didorong untuk bertarung sendiri. Dalam situasi seperti itu, logistik tidak lagi jadi satu satunya ajang persaingan, namun bisa jadi terkait dengan gagasan atau kapasitas.
Politik uang semakin gencar, bahkan ketika Bawaslu sudah bekerja keras. Pengawasan dilakukan, aturan ada, penindakan juga ada. Tetapi kita juga harus jujur: praktik politik uang tetap meluas dan sulit dikendalikan
Masalahnya bukan hanya pada penegakan hukum. Masalahnya bisa jadi juga disebabkan pada desain sistem, yang memang memberi insentif sangat besar bagi politik uang, yaitu proporsional terbuka
Kedua, sistem proporsional terbuka membuat yang paling terkenal sering lebih mudah terpilih daripada yang paling mampu.
Dalam praktik politik kita, popularitas sering mengalahkan kapasitas. Nama yang lebih dikenal, figur yang lebih sering tampil, atau orang yang punya sumber daya lebih besar cenderung lebih diuntungkan. Akibatnya, sistem ini tidak selalu menghasilkan wakil yang terbaik. Ia sering hanya menghasilkan wakil yang paling terlihat.
Bagi saya, itu masalah serius. Demokrasi perwakilan tidak cukup hanya soal siapa yang paling dikenal. Ia juga harus bicara tentang kualitas orang yang akan membuat undang-undang dan mewakili rakyat.
Ketiga, sistem proporsional tertutup justru memberi ruang untuk menuntut akuntabilitas partai politik.
Kalau partai memang pilar demokrasi, maka partai harus bertanggung jawab atas siapa yang mereka ajukan. Partai tidak boleh hanya menjadi kendaraan administratif, lalu membiarkan para kandidat bertarung sendiri-sendiri di lapangan. Dengan sistem tertutup, partai dipaksa lebih bertanggung jawab. Mereka harus lebih serius dalam kaderisasi, seleksi calon, dan kualitas orang yang mereka kirim ke parlemen.
Kalau partai salah memilih, publik juga lebih mudah tahu siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Saya tahu ada argumen yang mengatakan: masalahnya bukan pada sistem, tetapi pada partai politik kita yang belum sehat.
Bagi saya, argumen itu tidak cukup.
Karena kita juga harus belajar dari pengalaman. Kita sudah mencoba sistem proporsional terbuka. Kita sudah melihat akibatnya: politik uang yang semakin marak, persaingan internal yang keras, dan kualitas representasi yang tidak otomatis membaik.
Jadi persoalannya bukan hanya partai. Desain sistem juga membentuk perilaku politik.
Sistem tidak netral. Sistem menciptakan insentif. Sistem menentukan apakah politik bergerak ke arah pelembagaan, atau justru ke arah personalisasi dan transaksi.
Dan dalam konteks Indonesia, saya melihat sistem proporsional terbuka terlalu jauh mendorong politik ke arah yang salah.
Karena itu, bagi saya, membahas kembali sistem proporsional tertutup bukan langkah mundur. Justru itu bisa menjadi cara untuk memulihkan logika demokrasi perwakilan: partai harus bertanggung jawab, kaderisasi harus diperkuat, dan parlemen tidak boleh hanya diisi oleh mereka yang paling populer atau paling kuat secara logistik.
Tidak ada sistem yang sempurna. Tetapi kalau saya harus memilih, saya lebih memilih sistem yang masih memberi ruang untuk memperkuat partai dan menuntut akuntabilitas kelembagaan, daripada sistem yang dalam praktik justru membuka jalan terlalu lebar bagi politik uang.
Karena itu, sampai hari ini, posisi saya tetap sama:
Saya cenderung memilih sistem proporsional tertutup.