See the Portfolio

— Constitutional & Election Law

From scholarship to binding legal precedent

I am a constitutional lawyer and governance strategist with over three decades of experience across public institutions, constitutional litigation, electoral oversight, academia, and board-level corporate governance.

Every brief is built to hold under scrutiny

The gap between what the constitution states and what the government is actually bound to do is where precision determines outcomes. That gap is where this practice lives.

Woman with flowers in hair

Academic formation, institutional practice

Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D. merupakan seorang akademisi dan praktisi di bidang hukum tata negara dan kepemiluan. Pria kelahiran Medan ini menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebelum akhirnya meraih gelar magister hukum dari Erasmus University Rotterdam, Belanda. Setelah itu, ia melanjutkan dan merampungkan studi doktoralnya di University of New South Wales (UNSW), Australia. Dalam riwayat kariernya, Fritz memiliki rekam jejak yang luas di berbagai institusi hukum dan lembaga kepemiluan nasional. Ia pernah bertugas sebagai Asisten Hakim di Mahkamah Konstitusi RI (2004–2009), Anggota Bawaslu RI (2017–2022), serta Anggota DKPP RI (2018–2019). Selain berkiprah di lembaga negara, ia juga pernah mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera (2022–2024) dan Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi (2024–2025).

Perpaduan antara pemahaman teori konstitusi dan pengalaman praktis di lapangan mendorong Fritz untuk aktif menulis berbagai literatur hukum. Gagasan mengenai reformasi penyelesaian sengketa demi terwujudnya keadilan elektoral ia tuangkan dalam buku Menuju Peradilan Pemilu (2018) dan Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu (2021). Selain itu, kajian yuridis mengenai netralitas birokrasi dan pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh petahana dibahasnya dalam buku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada (2020) serta Diskualifikasi Petahana: Kajian Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah di Pilkada (2021). Di tingkat internasional, riset kepemiluannya turut dipublikasikan sebagai salah satu bab dalam buku Constitutional Democracy in Indonesia (2022) dengan judul "Election Supervision in Indonesia: Options for Reforming the General Election Supervisory Agency".